uu no 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan. uu no 9 tahun 2010 tentang keprotokolan

Undang-Undang RI No. e. Menurut Undang-undang No. Hal tersebut sesuai dengan Permenkumham Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di. pdf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. . Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran. LANDASAN KERJA PROTOKOL Kongres Wina tahun 1815 Konvensi Wina tentang Hub. 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. dep k u m ha m . Pendidikan Guru Penggerak. ID : 11 HLM. 56 Tahun 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sebagaimana telah diubah denganNo. Bagaimanakah pengertian keprotokolan menurut UU No. Dalam keprotokolan negara Republik Indonesia terdpat asas-asas yang mengatur keprotokolan yang harus dijunjung dan diterapkan oleh setiap pelaksana. 9 Tahun 2010; PP No. ingkungan . PP No. 2014. 1 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLBAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL KOTA MADIUNKOTA MADIUN ; 2. SUSILO BAMBANG. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432); 5. Pelayanan keprotokolan dilakukan dengan kualitas prima, profesional dan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan perundangan yaitu UU No. d j pp. Juridis UMUM. bahwa negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu 2014 keprotokolan indonesia tata pengaturan keprotokolan (undang-undang no. 24 tahun 2009 tentang. 62, LN. . 112 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Keprotokolan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. com Website linkeupemda. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. TENTANG. BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN Menjelaskan gambaran umum Kantor Gubernur yang meliputi sejarah singkat, ruang lingkup kegiatannya dan struktur organisasi kantor. 9 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432); 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor. KEPROTOKOLAN . 8 tahun 1987 tentang protokol yang sudah dianggap tidak sesuai dengan zaman. bahwa negara menghormati kedudukan para. 92 Tahun. UU no 20 tahun 2003. . UU no 20 tahun 2003. . Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan Kelas XII untuk SMK/MAK 9 4. ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan; Mengingat : 1. UU no. KEPROTOKOLAN. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Keprotokolan no 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan dan Peraturan Pemerintah nomor 62 Tahun 1990 tentang. Keprotokolan sendiri merupakan sebuah tata kegiatan atau serangkaian kegiatan yang masih ada keterkaitannya dengan aturan yang ada. Keputusan Presiden Nomor 32/1971 tentang Protokol Negara. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 dan 1963 PP Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 9/2010 PP Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan Keppres Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara Permensesneg Nomor 13 Tahun 2009 tentang. Temukan kuis lain seharga Specialty dan lainnya di Quizizz gratis!. Tahun. Berbagai regulasi atau peraturan yang ditetapkan untuk pelaksanaan acara kenegaraan baik yang ada di dalam negeri maupun di luar, memiliki landasan hukum yang jelas. a. 1988. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166); 2. 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan Pengertian Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi ; Tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya. 30 seconds. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan; g. Paparan uu no. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166); 8. d j pp. 0298/1984, tentang keprotokolan yang tadinya digunakan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (dahulu Dep. A. Namun, modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp50. 50 Tahun 2011. 27 Tahun 1959, UU No. tentang itjen. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian b. 125, TLN NO. . Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia. NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. kemdikbud. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaDirektorat Jasa Kelautan 19 November 2010 Dilihat : 1974. 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. ABSTRAK PERATURAN. Kegiatan Wajib Menerapkan Protokol Kesehatan Covid 19. Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar. Annrista Annrista 19. Berdasarkan UU No. 9, LN. 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan. protokol-tata cara. 8 Tahun 1987. U. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. Email. Sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan diundangkan belum ada produk hukum mengenai peraturan pelaksanaannya. 43 , TLN NO. Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945; c. 3. -. Perkalan No. Keprotokolan menurut UU no. Pada presentasinya, narasumber pertama, Simson Leider Nadeak menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan, pengaturan keprotokolan bertujuan untuk. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016. UU no. 3 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Umum KPM UNIKOM dalamTeknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan 2. Pengertian Keprotokolan (Undang-Undang No. Investasi; Mengingat : 1. UU NO 8 TH 1987 TTG PROTOKOL ( UU lama ). . Tanggal Penetapan 27 April 2023. UU no. 2017/NO. Bidang. Beranda. 2010/ No. UU No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 9 Tahun 2010. Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. UU NO 9 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata. Sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan diundangkan belum ada produk hukum mengenai peraturan pelaksanaannya. UUD UU No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375); 9. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian b. 13 Tahun 2010: 2010: Tentang :. 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. bahwa negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dengan suatu Berdasarkan UU No. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan. 22 tahun 2003 tentang pemerintah daerah c. UU no. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2OIO TENTANG KEPROTOKOLAN. 9 Tahun 2010 pada Pasal 1 Ayat (1), Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan. NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. 22 Tahun 2003 Tentang Pemerintah. 9 Tahun 2010 - 31472578. Materi dalam Blog disediakan untuk siswa SMK maupun umum mengenai tata kelola administrasi perkantoran. NOMOR 9 TAHUN 20102010 TENTANG KEPROTOKOLAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2. Adapun penjabaran atas 3 Ruang Lingkup Keprotokolan sebagai berikut: 1. UU no. Jl. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan:Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara. Medan Merdeka Barat No. Jenis – Jenis Acara Acara. bahwa negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dengan suatu. 500. Tata Upacara Mengacu pada Undang-Undang RI nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan, menjelaskan bahwa tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, di jelaskan bahwa tata upacara adalah aturan untuk. Pejabat yang Menetapkan. D-III Public Relations. Berdasarkan Peraturan Pemenntah No. pdf - Google Drive. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan menjelaskan bahwa “Keprotokolan adalah serangkatian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukanya dan. Kembali ke Deksripsi RegulasiUU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan 27 14. NOMOR 9 TAHUN 20102010 TENTANG KEPROTOKOLAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. d j pp. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12, pasal 33 ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan; Download:UU no. Nomor Lembar Negara. pdf. 190, TLN NO. E. PP No 62 tahun 1999 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat,tata upacara dan tata penghormatan d. adalah pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol yang sudah dianggap tidak sesuai dengan zaman. UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN . Multiple Choice. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Merupakan bagian yag menggambarkan tentang hasil yang. 01 Upacara/ Acara Kedinasan/ KeprotokolanPengertian Keprotokolan Hakekat Keprotokolan Tampilan Petugas Protokol Prima UU No 9 Tahun 2010 UU No 24 Tahun 2009 PP No 62 Tahun 1990. 2022 Hak Cipta Milik Hukumonline. Soal Ruang lingkup Keprotokolan Kls. 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan adalah pengganti UU No. 8 Tahun 1987 tentang protokol b. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. 32 Tahun 2009 serta Pasal 28 H UUD 1945 dan Pasal 4,6,9 ayat (1) dan (2), dan Pasal 10 lalu dikaitkan dengan Pasal 115 kawasan tanpa rokok dan sanksinya pada Pasal 199 ayat (2) UU No. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan; PP No. PP no.